BADUNG — RedMOL.Id
Dalam upaya memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggelar kegiatan Penyegaran Hukum dengan tema Strategi Antisipasi dan Mitigasi Upaya Hukum Praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 WITA di Aula Lantai III Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai tersebut menghadirkan narasumber dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali. Sebanyak 50 personel, terdiri dari perwira dan bintara, mengikuti pembekalan tersebut.
Hadir sebagai narasumber AKBP I Nyoman Gatra, S.H., M.H., selaku Kasubbidbankum Bidkum Polda Bali, didampingi IPDA Angelia A. S. Ni Made Budhi Artini, S.H., M.H., selaku PS Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda Bali.
Dalam sambutannya, Wakapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang mewakili Kapolres menyampaikan apresiasi kepada Bidkum Polda Bali atas pemberian pembekalan hukum kepada jajaran personel.
Ia menegaskan, pemahaman terhadap perkembangan hukum, khususnya KUHP dan KUHAP, menjadi kebutuhan mendasar bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Setiap tindakan penyidik harus dilaksanakan secara profesional, cermat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, AKBP I Nyoman Gatra menyampaikan bahwa penyegaran hukum tersebut merupakan langkah positif. Bahkan, kegiatan dengan fokus khusus pada strategi antisipasi dan mitigasi praperadilan ini disebut sebagai kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh Polres di jajaran Polda Bali.
Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan adanya peningkatan gugatan praperadilan hingga 66 persen berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Angka ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman penyidik terhadap hukum acara pidana.
Menurutnya, potensi gugatan praperadilan harus diantisipasi sejak awal melalui ketelitian dalam setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan upaya paksa hingga penyusunan administrasi perkara.
Hal tersebut juga sejalan dengan semangat slogan Polda Bali, PARAME, yakni Profesional, Akuntabel, Responsif, Adaptif, Melayani dengan Tulus dan Empati.
Perkuat Prosedur, Cegah Celah Hukum
Dalam materi utama, peserta mendapatkan penjelasan mengenai konsep dasar dan landasan hukum praperadilan, anatomi praperadilan, objek dan ruang lingkup pemeriksaan, serta kewenangan pengadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum.
Pembahasan juga mencakup penerapan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP serta persyaratan penahanan berdasarkan Pasal 100 KUHAP.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah potensi kelemahan prosedural dalam proses penyidikan. Narasumber menekankan perlunya penyesuaian regulasi internal, termasuk Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, agar penerapannya selaras dengan ketentuan KUHAP yang baru.
Pengawasan penyidikan di tingkat satuan kerja juga dinilai penting untuk memastikan setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur.
AKBP I Nyoman Gatra mengingatkan, apabila penyidik menerima relaas atau surat panggilan yang mengindikasikan adanya upaya praperadilan, personel harus segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bidkum Polda Bali.
Kelengkapan administrasi atau tata naskah perkara (Takah) juga harus disusun secara benar, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik diminta terus memperbarui pemahaman terhadap surat telegram maupun ketentuan terbaru dari pimpinan Polri.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) perlu ditingkatkan. Setiap koordinasi dalam penanganan perkara harus didokumentasikan melalui berita acara sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan penguatan proses hukum.
Pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) juga harus mengacu pada ketentuan KUHAP yang berlaku, bukan sekadar mengikuti pola pengaturan sebelumnya.
Pengamanan Unjuk Rasa di Kawasan Objek Vital
Tidak hanya membahas praperadilan, kegiatan tersebut juga memberikan pembekalan terkait pengamanan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.
Personel diingatkan untuk berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, termasuk ketentuan pemberitahuan kegiatan unjuk rasa paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan.
Dalam pelaksanaan pengamanan, anggota juga harus memahami ketentuan penggunaan kekuatan berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 serta pedoman pengendalian massa sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006.
Khusus di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang merupakan objek vital nasional, pelaksanaan pengamanan membutuhkan perhatian khusus. Personel dituntut mampu menjaga keamanan dan ketertiban tanpa mengganggu kelancaran operasional penerbangan maupun keselamatan masyarakat.
Pendekatan profesional dan humanis harus menjadi landasan setiap tindakan di lapangan. Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan bandara juga perlu diperkuat.
Narasumber turut menekankan pentingnya pendekatan dialogis, optimalisasi fungsi intelijen untuk langkah pencegahan, serta ketegasan pimpinan pengendali di lapangan guna menciptakan pengamanan yang efektif dan terukur.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sekaligus memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan.
Melalui penyegaran hukum ini, Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai diharapkan semakin siap menghadapi dinamika penegakan hukum, meningkatkan kualitas penyidikan, serta meminimalkan potensi gugatan praperadilan yang muncul akibat kesalahan prosedur.
Penguatan kompetensi penyidik menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme institusi sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi dalam setiap proses penegakan hukum.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 12.00 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.
WartaGlobal.Id | Tim Redaksi
Afkan.
