Poto Istimewa : Afkan
BADUNG – Redmol.Id
Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Badung yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus MUI enam kecamatan menjadi momentum penting bagi organisasi keulamaan untuk membuktikan bahwa keberadaannya tidak berhenti pada agenda seremonial. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Badung yang menjadi pusat pariwisata Bali, masyarakat menaruh harapan besar agar MUI mampu menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan umat.
Mukerda yang berlangsung pada Ahad (26/7/2026) sejak pukul 08.00 hingga 15.00 WITA tersebut dihadiri jajaran MUI Kabupaten Badung, MUI Provinsi Bali, pengurus MUI kecamatan, serta sejumlah tamu undangan. Pada kesempatan itu juga dilantik pengurus MUI Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan.
Bupati Badung yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan MUI dalam menjaga kerukunan umat beragama serta memperkuat moderasi beragama. Sementara Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Mahrusun Hudyono, M.Pd., mengingatkan bahwa MUI harus memperkuat kolaborasi antara ulama, umara, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan keumatan.
Namun, tantangan terbesar bukan berada di ruang sidang, melainkan setelah forum berakhir. Masyarakat akan menilai sejauh mana rekomendasi Mukerda diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Badung sebagai daerah dengan aktivitas pariwisata internasional menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pembinaan generasi muda, ketahanan keluarga, penguatan ekonomi syariah, hingga perlindungan moral masyarakat dari dampak negatif perkembangan sosial. Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan peran aktif MUI melalui program yang terukur, bukan sekadar dokumen hasil musyawarah.
Sidang komisi dalam Mukerda menghasilkan sejumlah rekomendasi internal untuk memperkuat tata kelola organisasi serta rekomendasi eksternal bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Rekomendasi itu diharapkan tidak berhenti sebagai arsip organisasi, tetapi menjadi pijakan kebijakan dan program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penguatan MUI hingga tingkat kecamatan juga menjadi langkah strategis. Dengan struktur organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat, berbagai persoalan keumatan diharapkan dapat direspons lebih cepat melalui pendekatan pembinaan, edukasi, dan pendampingan.
Mukerda I menjadi ujian awal kepengurusan MUI Kabupaten Badung. Keberhasilan organisasi ini nantinya tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari dampak nyata yang mampu dihadirkan bagi kehidupan umat, memperkuat persatuan, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam membangun Kabupaten Badung yang harmonis dan berkeadilan.
Kini publik menunggu pembuktian. Setelah pelantikan dan penetapan program kerja, masyarakat berharap MUI Kabupaten Badung hadir lebih dekat, lebih responsif, dan lebih berani memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat di tengah pesatnya perkembangan daerah pariwisata tersebut.
Afkan.
