DENPASAR, Redmol.Id — Pernyataan Arya Wedakarna (AWK) yang disebut mempersilakan wisatawan untuk memboikot Bali menuai kritik keras dari DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali.
ARUN Bali menilai narasi yang mengesankan wisatawan domestik sebagai kelompok yang tidak layak dihargai karena persoalan pemberian tip berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian Bali—khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Jangan sampai karena ingin membersihkan Bali, justru yang diusir secara sosial adalah masyarakat Indonesia sendiri yang datang membawa uang dan membelanjakannya di Bali,” demikian sikap ARUN Bali dalam keterangan yang diterima, 8 Oktober 2026.
ARUN menilai perdebatan mengenai budaya tipping tidak boleh digunakan untuk mengukur martabat atau kontribusi seorang wisatawan terhadap perekonomian daerah.
Tidak memberi tip bukan berarti tidak berkontribusi.
Domestik Bukan Sekadar Penonton Pariwisata
Menurut ARUN Bali, wisatawan domestik memiliki karakter konsumsi yang berbeda dengan wisatawan mancanegara.
Wisatawan nusantara tidak hanya membayar kamar hotel. Mereka juga membeli makanan, oleh-oleh, transportasi lokal, jasa parkir, produk UMKM, kuliner tradisional hingga berbagai kebutuhan selama berada di Bali.
Dari transaksi tersebut, uang bergerak ke banyak mata rantai ekonomi lokal.
Petani memasok bahan makanan. Pedagang memasok kebutuhan warung. Sopir mengangkut wisatawan. Tukang parkir memperoleh penghasilan. Pelaku UMKM menjual produk. Pekerja restoran menerima upah.
Dengan demikian, mengukur kontribusi wisatawan hanya dari berapa besar tip yang diberikan kepada seorang pekerja dinilai ARUN sebagai cara pandang yang terlalu sempit.
“Tip adalah persoalan budaya pelayanan. Belanja adalah persoalan ekonomi. Jangan mencampuradukkan keduanya,” tegas ARUN Bali.
Jangan Membenturkan Domestik dengan Wisatawan Asing
ARUN Bali juga mengkritik narasi yang seolah-olah menempatkan wisatawan asing sebagai kelompok yang lebih bernilai dibandingkan wisatawan domestik.
Bali, kata ARUN, merupakan destinasi nasional sekaligus bagian dari ruang ekonomi Indonesia.
Karena itu, wisatawan dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Papua maupun daerah lainnya bukan “kelas dua” ketika berkunjung ke Bali.
Mereka adalah konsumen yang datang membelanjakan uang di Bali.
Persoalannya bukan domestik atau asing.
Persoalannya adalah kepatuhan terhadap hukum, pajak, izin usaha, ketertiban, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi masyarakat Bali.
Jika terdapat akomodasi ilegal, pekerja asing yang melanggar izin, usaha tanpa perizinan atau praktik penghindaran pajak, maka yang harus ditegakkan adalah hukumnya—bukan dengan menggeneralisasi wisatawan.
“Kalau Mau Bersih-Bersih, Bersihkan yang Melanggar Hukum”
ARUN Bali menegaskan bahwa Bali memang membutuhkan penataan pariwisata.
Namun penataan tersebut harus berbasis data dan hukum.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, tata ruang dan aturan keimigrasian.
“Kalau ada villa ilegal, tindak. Kalau ada usaha tanpa izin, tindak. Kalau ada orang asing bekerja tidak sesuai izin, tindak. Kalau ada pelanggaran pajak, periksa. Jangan justru wisatawan domestik yang dijadikan kambing hitam,” ujar ARUN.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap kecenderungan menggunakan istil
